BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan semakin mempererat koordinasi bersama pemerintah pusat demi mempercepat penataan infrastruktur sumber daya air untuk menekan ancaman banjir serta mengoptimalkan jaringan irigasi pertanian di kawasan Banua Anam.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan hal tersebut pada acara Bincang Santai Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersama insan pers di Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Ia menerangkan, menjelang akhir Juli 2026 Pemprov Kalsel mendampingi enam kepala daerah dari wilayah Banua Anam untuk melangsungkan audiensi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pertemuan tersebut berfokus pada langkah cepat penanganan masalah banjir dan penguatan sarana irigasi yang menjadi aspirasi warga.
“Kami mengawal enam bupati untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah terkait pengendalian banjir dan irigasi. Alhamdulillah, respons dari Ditjen Sumber Daya Air sangat positif,” ujar Astuti.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, pihak pusat memberi titik terang atas rencana pendirian dua bendung di wilayah Banua Anam yang diproyeksikan mulai digarap pada 2027.
Dua prasarana tersebut ialah Bendung Pitap serta Bendung Pancur Hanau yang diproyeksikan sanggup memperkuat penanggulangan banjir sekaligus menjamin pasokan air bagi lahan pertanian.
Berdasarkan penuturan Astuti, pengadaan infrastruktur keairan ini menjadi elemen vital guna menyokong hasil produksi tani sekaligus memperkokoh ketahanan pangan wilayah.
Di samping itu, Kalimantan Selatan pun memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai satu di antara empat provinsi di Indonesia yang ditetapkan lewat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 menjadi area pengembangan swasembada pangan, energi, dan air.
Agenda strategis ini bakal digulirkan di seluruh 13 kabupaten/kota lewat metode pengembangan yang diselaraskan dengan ciri khas tiap daerah.
“Program ini sedang berproses di tingkat Kementerian Koordinator dan Bappenas. Kalimantan Selatan memperoleh apresiasi karena memiliki kelengkapan data yang dinilai paling siap dibandingkan daerah lain,” katanya.
Ia meyakini agenda ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat pembangunan bidang pertanian, kehutanan, kelautan, permukiman, hingga sarana fisik.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berkolaborasi sehingga program strategis ini mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun ke depan,” tuturnya.