YOGYAKARTA - Rombongan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melangsungkan unjuk rasa di depan Balai Kota Yogyakarta, Selasa (28/7/2026).
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mengenai permasalahan sampah di Yogyakarta.Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.35 WIB.
Massa mula-mula menyampaikan aspirasi mereka di area pintu masuk Balai Kota Yogyakarta.“Darurat sampah permanen, gentrifikasi ruang, dan pemiskinan struktural membuktikan bahwa pemerintahan kota telah mengalami kegagalan kategorikal dan kelumpuhan kepemimpinan yang akut,” ujar salah satu orator.
Aksi demonstrasi tersebut sempat diwarnai insiden saling dorong antara peserta aksi dan aparat keamanan.
Peristiwa bermula sewaktu massa berencana membakar ban di depan pagar Balai Kota Yogyakarta.Aksi itu lantas dihalangi oleh Satpol PP Kota Yogyakarta bersama pihak Kepolisian.Aparat kemudian memadamkan kobaran api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kepulan asap dari APAR yang disemprotkan sempat memicu kemarahan massa sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan Satpol PP Kota Yogyakarta serta aparat Kepolisian.
Pada pukul 16.30 WIB, para mahasiswa diperkenankan memasuki halaman Balai Kota Yogyakarta guna bertemu sekaligus berdiskusi dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
Saat bertatap muka dengan Hasto, salah seorang mahasiswa menyampaikan bahwa ongkos pengangkutan sampah masih dibebankan kepada warga.
Mengenai persoalan ini, Hasto Wardoyo menerangkan bahwa perihal biaya pengangkutan sampah disepakati secara bersama antarwarga melalui tingkatan RT dan RW.
“Sehingga, Pak RW rapat dengan warga di lingkungan masing-masing untuk menyelesaikan sampah, agar sampah di rumah-rumah diambil,” ujar Hasto.
Ia memaparkan, tarif retribusi sampah di setiap wilayah tidak sama lantaran bergantung pada kesepakatan sewaktu musyawarah RW.
Pemerintah Kota Yogyakarta pun telah menyediakan fasilitas berupa gerobak serta sarana pengangkut sampah lainnya.
“Saya bilang kepada lurah jangan mengintervensi dan jangan ada serupiah pun uang yang masuk ke pemerintah. Tetap itu hanya dikelola di tingkat warga masyarakat sesuai keikhlasan dan kerelaan mereka masing-masing,” katanya.