JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten. Prabowo mengingatkan seluruh aparatur negara untuk introspeksi dan membenahi diri, baik di birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, maupun Kejaksaan.
“Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah rakyat,” ujar Qodari dalam keterangan resmi, Senin (13/7/2026) malam.
Qodari menegaskan penegakan hukum harus berlangsung adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. “Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” katanya. Pemerintah, lanjutnya, menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum profesional, transparan, serta tidak pandang bulu.
Ia menambahkan tindakan oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Qodari juga mengajak seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari spekulasi sebelum ada putusan hukum tetap. Pemerintah mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan agar pembangunan dapat terus berjalan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026), meminta aparat membenahi diri dan tidak melawan kehendak rakyat. “Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan dilanjutkan,” tegasnya.
Prabowo juga menyentil pejabat Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung untuk introspeksi. “Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu,” imbuhnya.