JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa kokohnya ekosistem halal di tanah air menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memosisikan Indonesia sebagai motor penggerak utama ekonomi halal global.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Haikal Hasan kala memberikan sambutan dalam pembukaan Forum D-8 Halal Expo Indonesia 2026 di kawasan Senayan.
Pada forum tersebut, Haikal Hasan mengimbau seluruh negara anggota D-8 untuk mempererat kerja sama demi menciptakan standar halal yang terpadu dan diakui bersama.
Ia menilai, akselerasi sektor halal wajib berlandaskan pada asas sinergi, interkonektivitas, serta regulasi standar yang kokoh guna menghadirkan dampak ekonomi yang lebih masif bagi warga dunia. "Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal.
Presiden membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar," ujar Haikal dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).
Haikal memaparkan bahwa cita-cita presiden diwujudkan lewat spirit 'Indonesia Halal untuk Masyarakat Dunia'. "Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan 'Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia'," katanya.
Haikal mengimbuhkan, gagasan mengenai halal ini bukan perkara baru dan sudah memperoleh atensi dari pemerintah semenjak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Penerapan regulasi wajib sertifikasi halal saat ini menjadi fase penting dalam mendongkrak keunggulan komparatif produk lokal di kancah internasional sekaligus memupuk kepercayaan para konsumen.
Haikal kembali menyerukan kepada para delegasi forum agar menyelaraskan pandangan dalam penyusunan standar halal berskala internasional. "Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kami dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia," tuturnya.
Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, menggarisbawahi bahwa perhelatan D8 HEI 2026 merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menyatukan sistem ekonomi domestik dengan lingkup dunia Islam.
"Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal," ujar Anis Matta.
Sekretaris Jenderal D-8 memandang langkah taktis ini dapat menjadi stimulan bagi ekspansi investasi serta riset pada industri halal di tingkat global.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, membeberkan bahwa agenda ini sengaja dikonsep untuk melahirkan kemitraan bisnis yang riil. "Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret," kata Aiyub.
Penyelenggaraan D-8 HEI 2026 ini merupakan implementasi dari komitmen yang dideklarasikan Presiden Prabowo Subianto saat forum KTT ke-11 D-8 di Kairo pada 19 Desember 2024 silam.
Organisasi D-8 yang telah terbentuk sejak tahun 1997 saat ini beranggotakan sembilan negara yang merangkul populasi sebanyak 1,3 miliar jiwa dengan akumulasi PDB menyentuh angka US$ 5,1 triliun.