BLITAR - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Blitar, Jawa Timur, sukses membukukan penghematan anggaran senilai Rp 49,5 juta atau berkisar 20,2 persen lewat sistem Pemilihan Terbuka Toko (PTT).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar dana hasil efisiensi tersebut wajib diserahkan kembali kepada warga selaku penerima manfaat.
Pangkas anggaran itu terwujud usai 14 calon penerima BSPS di Kelurahan Bondogerit melangsungkan tawar-menawar terbuka dengan tiga toko pemasok bahan bangunan.
Dari total alokasi dana yang mencapai Rp 245 juta, proses negosiasi tersebut mendatangkan pemotongan harga yang jauh lebih besar ketimbang penawaran awal yang cuma berkisar Rp 7 juta.
"Ini uang rakyat. Hasil efisiensi ini harus dikembalikan lagi kepada masyarakat karena itu merupakan hak mereka. Saya sudah berkeliling ke berbagai daerah, baru kali ini melihat proses negosiasi seperti ini, bagus sekali. Artinya, masyarakat benar-benar dilibatkan dan prosesnya berlangsung secara transparan," ujar Ara saat meninjau pelaksanaan BSPS di Kelurahan Bondogerit, Kota Blitar, Kamis (2/7/2026).
Ara berpandangan bahwa skema Pemilihan Terbuka Toko menjadi terobosan baru dalam pengerjaan BSPS karena mampu menghadirkan kompetisi harga yang sehat, meminimalkan monopoli perdagangan, sekaligus menjamin dana negara terpakai secara maksimal demi kemaslahatan publik.
Hasil kesepakatan harga tersebut diklaim tetap mendatangkan laba bagi para pemilik toko lantaran sudah diselaraskan dengan nilai pasar dan ketersediaan persediaan bahan baku.
Dalam peninjauan itu, Ara mendatangi kediaman milik Sulastri dan suaminya, Slamet, di Kelurahan Bondogerit yang terpilih sebagai salah satu calon penerima BSPS.
Pasangan suami istri yang sudah mendiami hunian tersebut selama kurang lebih 50 tahun itu menyambung hidup dari mata pencaharian Slamet sebagai penarik becak dengan omzet sekitar Rp 1 juta tiap bulannya.
Kondisi tempat tinggal mereka dianggap sudah tidak memenuhi standar layak huni lantaran tidak ditopang oleh fondasi, sloof, kolom, ataupun ring balok yang kukuh.
Struktur rangka atapnya juga sudah lapuk dan banyak bagian genteng yang pecah sehingga air kerap bocor ke dalam hunian tatkala hujan turun.
"Kalau hujan air masuk ke rumah. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan program bedah rumah ini. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Semoga program ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas," kata Sulastri.
Proses pemugaran hunian tersebut diagendakan bakal berjalan mulai 10 Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada 10 Oktober 2026.
Ara menandaskan bahwa keadaan tempat tinggal Sulastri menjadi pembuktian bahwa program BSPS betul-betul menjangkau warga yang membutuhkan uluran tangan.
"Rumah Ibu Sulastri ini memang sudah tidak layak huni. Program ini harus tepat sasaran dan menjadi wujud pelaksanaan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia pun memaparkan bahwa Kementerian PKP menambah kuota kuantitas BSPS bagi Kota Blitar dari yang awalnya hanya 300 unit melonjak jadi 744 unit pada tahun 2026 lantaran tingginya keperluan warga akan hunian layak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 unit dikhususkan bagi penduduk di kawasan Kelurahan Bondogerit.
Merujuk pada data Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, kala ini masih tercatat sebanyak 837 hunian tidak layak huni yang memerlukan pembenahan.
Di samping sokongan dari pemerintah pusat lewat BSPS, pemerintah daerah pun menggelontorkan dana dari APBD demi mempercepat pemulihan tempat tinggal warga.
Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu melayangkan apresiasi atas atensi besar yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap kebutuhan papan warganya di daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Belum pernah ada program perbaikan rumah masyarakat tidak layak huni dengan skala sebesar ini di Kota Blitar," ujarnya.
Mengakhiri kunjungannya, Ara menegaskan bahwa kegunaan dari program BSPS tidak sekadar dirasakan oleh warga penerima bantuan, namun juga sanggup mendongkrak roda perekonomian di daerah.
"Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang, menggerakkan usaha toko material, melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi masyarakat, sehingga manfaatnya tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," ungkapnya.
"Inilah yang diharapkan Presiden Prabowo, bahwa program perumahan mampu menghadirkan hunian yang layak sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," tandas Politisi Gerindra itu.